Ini alasan DPR RI setujui 17600 unit motor listrik BGN dihibahkan ke guru honorer – Lombok Insider

LOMBOK INSIDER- Berita terbaru terkait tentang Badan Gizi Nasional atau BGN, yakni sejumlah aset yang dimiliki oleh kepengurusan sebelumnya akan dihibahkan kepada guru honorer.

Adapun aset yang akan dihibahkan ke guru honorer ke berbagai daerah itu berupa sejumlah 17600 unit motor listrik operasional milik BGN. Informasi ini telah disetujui oleh DPR RI dalam hal ini Komisi IX.

Langkah strategis ini diambil sebagai solusi penyelamatan aset negara yang telanjur dibeli agar tidak mubazir, menyusul adanya kasus dugaan korupsi pengadaan pada kepengurusan BGN sebelumnya.

Baca Juga: Tim mana saja yang lolos ke babak knockout Piala Dunia 2026?

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendukung penuh rencana Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menghibahkan sepeda motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada para guru honorer di berbagai daerah. 

Pastinya, langkah ini dinilai sebagai solusi tepat agar aset negara tidak mubazir dan lebih bermanfaat.

Menurut Yahya, pengalihan aset negara ini dinilai positif namun ia tetap memberikan catatan kritis. 

Baca Juga: Sukses dan meriah! Ekskul Pramuka MAN 2 Mataram selenggarakan COSMA untuk pertama kalinya tingkat Pulau Lombok!

Ia menilai pengadaan awal kendaraan ini sama sekali tidak sesuai dengan kebutuhan riil operasional di lapangan, luput dari pengawasan DPR, serta terindikasi adanya mark-up harga.

Disebutkan bahwa motor listrik tersebut awalnya dibeli menggunakan anggaran negara tahun 2025 senilai Rp1,035 triliun untuk total 21.801 unit. 

Rencananya, kendaraan ini akan digunakan sebagai moda transportasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Baca Juga: Begini kondisi terbaru Sarwendah setelah disebut bangkrut setelah tak lagi live

Namun, seperti diketahui bahwa ribuan motor tersebut berakhir mangkrak dan disegel di gudang-gudang penyedia (seperti di Bogor dan Daan Mogot) akibat adanya pengusutan kasus korupsi.

Terkait pengalihan aset negara ini kepada guru honorer, berikut beberapa alasannya:

1. Dianggap sebagai program salah sasaran sejak awal

DPR menilai petugas dapur umum SPPG sebenarnya tidak membutuhkan mobilitas tinggi, sehingga pengadaan motor operasional ini dinilai tidak sesuai kebutuhan lapangan.

Baca Juga: Sarwendah Tan buka suara soal kerugian lantaran berkonflik dengan Ruben Onsu

2. Menghindari Kerugian Negara

Karena adanya dugaan korupsi dari pengurus BGN sebelumnya, daripada rusak tidak terpakai, aset yang sudah dibayar dengan uang rakyat tersebut wajib diselamatkan dan dioptimalkan fungsinya.

3. Membantu Guru Honorer

Pengalihan aset negara untuk para guru honorer di berbagai daerah ini dianggap sangat tepat sasaran demi meningkatkan mobilitas dan mempermudah transportasi para guru honorer di daerah yang selama ini minim fasilitas kendaraan.***