Mampukah Indonesia menjaga defisit di bawah 3 persen ditengah kenaikan harga minyak yang signifikan? – Lombok Insider

LOMBOK INSIDER - Komitmen Indonesia untuk menjaga defisit anggaran di bawah batas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditetapkan undang-undang semakin tertekan, karena kenaikan tajam harga minyak global mengancam akan memperluas tekanan fiskal dan menguji kepercayaan pasar.

Anggaran negara tahun 2026 disusun berdasarkan asumsi harga minyak mentah sebesar USD 70 per barel.

Namun, harga minyak mentah Brent berfluktuasi mendekati USD 100 pada tanggal 26 Maret, didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Iran, menciptakan kesenjangan yang signifikan antara asumsi dan kenyataan.

Baca Juga: Pemerintah Indonesia menyatakan tidak akan ada perubahan pada anggaran negara kecuali harga minyak melonjak tinggi

Berdasarkan Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, Indonesia membatasi defisit fiskalnya sebesar 3% dari PDB, yang merupakan landasan disiplin makroekonominya. Defisit tahun 2025 mencapai Rp 695,1 triliun (USD 41,1 miliar), atau 2,92% dari PDB — sudah mendekati batas maksimum yang ditetapkan undang-undang.

Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan defisit yang lebih kecil sebesar 2,68%, menandakan kelanjutan konsolidasi fiskal.

Namun, data awal tahun menunjukkan pendekatan yang hati-hati: pengeluaran negara mencapai Rp 493,8 triliun (USD 29,2 miliar) per 28 Februari, mencerminkan pengeluaran yang terkendali meskipun pertumbuhan tahunan cukup solid.

Baca Juga: Tuai kritikan tajam dari pengamat ekonom terkait ekonomi Indonesia, Yudhi Sadewa beri jawaban menohok: Tolong kembali ke sekolah!

Pada saat yang sama, ruang fiskal dibatasi oleh komitmen kebijakan utama, termasuk program makanan bergizi gratis (MBG), yang telah dialokasikan sebesar Rp 335 triliun (USD 19,8 miliar) untuk tahun 2026.

Langkah-Langkah Penghematan Kembali Diterapkan

Untuk mengendalikan pengeluaran, pemerintah telah menghidupkan kembali langkah-langkah penghematan yang pertama kali diperkenalkan pada awal tahun 2025.

Ini termasuk pembatasan perjalanan dan pertemuan resmi yang tidak penting, serta pemotongan yang lebih luas terhadap pengeluaran operasional. Para pejabat juga mengemukakan kemungkinan pengurangan gaji para menteri.

Baca Juga: Warga Filipina diduga harus berjalan kaki karena pasokan BBM menipis

Langkah-langkah efisiensi di seluruh kementerian dan lembaga diharapkan dapat menghasilkan penghematan sekitar Rp 80 triliun.

Penghematan tambahan sebesar Rp 40 triliun diproyeksikan dari pengurangan program makan gratis dari enam hari menjadi lima hari per minggu, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Menghapus distribusi makanan gratis pada hari Sabtu menghasilkan penghematan yang signifikan — sekitar Rp 40 triliun,†kata Purbaya.

Baca Juga: Gacor! Comeback BTS ARIRANG baru lima hari sudah lampaui 400 juta streaming, pecahkan rekor album tercepat di Spotify!

Usulan lain adalah menerapkan hari kerja dari rumah (WFH) mingguan bagi pegawai sektor publik dan swasta untuk mengurangi konsumsi bahan bakar.

Kebijakan ini mencerminkan ketergantungan Indonesia yang berkelanjutan pada impor minyak dan beban fiskal subsidi energi, yang dianggarkan sebesar Rp 210 triliun tahun ini untuk bensin, solar, dan gas LPG.

Dengan harga minyak USD 100 per barel, biaya subsidi berpotensi berlipat ganda. Purbaya mencatat bahwa harga rata-rata minyak mentah global sejauh tahun ini tetap sekitar USD 74 per barel, masih mendekati asumsi anggaran.

Baca Juga: Informasi gizi MBG Ramadan dikritik lagi, penyajian tabel disebut menyesatkan

“Kenaikan sebesar 4 dolar AS dapat dengan mudah diserap,†katanya, sambil mengkritik perkiraan ekonomi yang terlalu pesimistis.

“Namun jika harga minyak mencapai 200 dolar AS per barel, maka seluruh ekonomi global — bukan hanya Indonesia — akan menghadapi resesi,” tambahnya.

Para ekonom memperingatkan bahwa pendekatan pemerintah saat ini mungkin tidak cukup untuk mencapai konsolidasi fiskal yang berarti.

Baca Juga: Kejadian memilukan di tengah arus mudik, warga diingatkan jaga keselamatan

Teuku Riefky, seorang ekonom di Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPEM) Universitas Indonesia, mengatakan bahwa langkah-langkah tersebut terlalu berfokus pada tabungan marginal.

“Kebijakan-kebijakan ini tidak efektif. Program-program beranggaran besar seperti makanan gratis dan koperasi desa belum diprioritaskan kembali, padahal program-program tersebut menawarkan penyangga fiskal terbesar,†katanya.

Analis energi Fahmy Radhi dari Universitas Gadjah Mada memperingatkan bahwa kebijakan bekerja dari rumah (WFH) mingguan dapat memiliki konsekuensi ekonomi yang tidak diinginkan, terutama bagi sektor informal.

Baca Juga: Detik-detik kecelakaan travel di Majalengka terekam, 20 orang jadi korban

“WFH (bekerja dari rumah) dapat mengurangi pendapatan di sektor jasa transportasi, termasuk pengemudi ojek online, serta usaha kecil seperti warung makan yang bergantung pada aktivitas para komuter,†kata Fahmy.

Dia juga memperingatkan bahwa produktivitas dapat terpengaruh, terutama di sektor manufaktur di mana kerja jarak jauh tidak memungkinkan.

Bagaimana Jika Defisit Melebihi 3 Persen ?

Melanggar batas defisit 3% tidak hanya akan menantang kerangka fiskal legal Indonesia, tetapi juga dapat merusak kepercayaan investor, terutama dalam lingkungan likuiditas global yang semakin ketat.

Baca Juga: Viral momen pengendara minta polisi matikan rokok saat berkendara

Defisit yang semakin melebar dapat memicu reaksi pasar negatif, termasuk arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, karena investor menilai kembali keberlanjutan utang Indonesia.

Riefky menekankan bahwa pentingnya batasan tersebut terletak pada kredibilitas, bukan pada ambang batas itu sendiri.

“Jika batas tersebut dilanggar, itu menandakan bahwa pemerintah tidak mampu mengelola keuangannya dengan bijak,†katanya. ***