Source JagaWarta

Tag: Penghargaan

  • Perkuat Kesadaran Sejarah Masyarakat, Pemkot Semarang Beri Penghargaan Kepada KH Sholeh Darat

    Perkuat Kesadaran Sejarah Masyarakat, Pemkot Semarang Beri Penghargaan Kepada KH Sholeh Darat

    Semarang, UP Radio – Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang menggelar seremoni pemberian penghargaan kepada K.H. Sholeh Darat sebagai Tokoh Moderasi pada Kamis (12/2). Kegiatan ini menjadi rangkaian proses pengusulan K.H. Sholeh Darat sebagai pahlawan nasional, serta bentuk penghormatan atas kontribusi dan warisan intelektual beliau bagi bangsa Indonesia.

    Dalam seremoni tersebut, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyerahkan Surat Keputusan perubahan nama Jalan Kyai Saleh menjadi Jalan K.H Sholeh Darat. Pemberian penghargaan ini menjadi simbol apresiasi terhadap jejak sejarah dan keteladanan beliau sebagai ulama sekaligus guru dari tokoh-tokoh besar yang memiliki peranan penting dalam perkembangan keilmuan islam di Nusantara.

    “Jalan bukan sekadar ruang lalu lintas, tetapi ruang ingatan. Setiap orang yang melintas di jalan tersebut diingatkan bahwa kota ini pernah melahirkan ulama besar yang mengajarkan ilmu dengan kelembutan, dakwah dengan kebijaksanaan, dan Islam dengan semangat moderasi,†ujar Agustina.

    Advertisement

    Selain perubahan nama jalan, Pemerintah Kota Semarang juga menyerahkan piagam penghargaan kepada K.H. Sholeh Darat sebagai tokoh moderasi yang diterima langsung oleh Dzurriyah sebagai ahli waris. Pada kesempatan tersebut turut dilakukan penandatanganan pernyataan ahli waris dan pengesahan foto K.H Sholeh Darat sebagai bentuk validitas dokumen serta memastikan kesesuaian data historis yang diajukan.

    Sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan menghidupkan kembali warisan intelektual beliau, Tafsir Faidhurrahman turut diserahkan kepada Wali Kota Semarang untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap karya monumental K.H. Sholeh Darat yang menjembatani pemahaman teks keagamaan dengan konteks sosial pada masanya.

    Menurut Agustina, pemberian penghargaan ini juga menjadi bagian dari upaya
    Pemerintah Kota Semarang untuk mengangkat kembali tokoh-tokoh lokal yang berjasa besar namun belum banyak dikenal generasi muda. Dirinya menegaskan bahwa pembangunan kota tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian nilai sejarah, budaya, dan keteladanan tokoh bangsa.

    “Semarang memiliki banyak figur inspiratif yang kontribusinya melampaui zamannya. Mengangkat kembali sosok seperti KH Sholeh Darat berarti kita sedang menanamkan identitas dan kebanggaan sejarah kepada masyarakat,†tambahnya.

    Pemkot Semarang berharap penghargaan ini dapat menjadi momentum penguatan kesadaran sejarah sekaligus mendorong masyarakat, khususnya generasi muda, untuk meneladani semangat keilmuan, kerendahan hati, serta komitmen kebangsaan yang diwariskan KH Sholeh Darat.

    Dengan penghargaan tersebut, Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk terus merawat memori kolektif tentang tokoh-tokoh besar daerah sebagai bagian dari fondasi moral dan budaya dalam membangun kota yang berkarakter, religius, dan berkemajuan. (shs)

  • BRI Sabet Penghargaan di Hari Desa Nasional 2026: Strategi Konsisten Genjot Ekonomi Desa Jadi Sorotan

    BRI Sabet Penghargaan di Hari Desa Nasional 2026: Strategi Konsisten Genjot Ekonomi Desa Jadi Sorotan

    PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) baru saja diganjar penghargaan pada Puncak Peringatan Hari Desa Nasional 2026 di Boyolali. Penghargaan tersebut mengapresiasi kontribusi BRI dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Ironisnya, acara untuk tahun 2026 ini justru mengacu pada data capaian hingga Desember 2025.

    Pemerintah melalui Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menyerahkan langsung pengakuan ini. Hal tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden tentang pembangunan dari desa. Sinergi antara pemerintah dan BUMN memang seringkali menjadi penekanan.

    Namun, pengakuan nasional belum tentu merefleksikan keberhasilan merata di lapangan. Sebuah penghargaan adalah bentuk apresiasi, bukan jaminan atas dampak fundamental di seluruh pelosok. Indikator keberhasilan riil memerlukan validasi independen yang lebih mendalam.

    Arah Kebijakan dan Risiko Ketergantungan

    Peran BRI sebagai mitra strategis pemerintah sangat krusial dalam pembangunan desa. Namun, dominasi satu entitas besar berpotensi menciptakan ketergantungan. Model bisnis yang terpusat dapat menghambat inisiatif mandiri di luar kerangka BRI.

    Program Desa BRILiaN, misalnya, telah menjangkau 5.000 desa hingga Desember 2025. Angka ini signifikan, tetapi Indonesia memiliki puluhan ribu desa. Dampak riil bagi pemerataan ekonomi nasional memerlukan jangkauan yang jauh lebih luas dari capaian saat ini.

    BRI juga menekankan penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui program ini. Namun, optimalisasi potensi ekonomi lokal BUMDes memerlukan lebih dari sekadar fasilitas. Banyak BUMDes masih menghadapi tantangan manajemen dan keberlanjutan.

    Implikasi Digitalisasi dan Inklusivitas

    Program Desa BRILiaN mendorong digitalisasi layanan dan transaksi. Penerapan teknologi di desa menghadapi tantangan infrastruktur dan literasi digital yang nyata. Kesenjangan akses ini justru dapat memperlebar jurang ekonomi di beberapa wilayah.

    Klaim inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi desa juga perlu dicermati. Manfaat program seringkali lebih mudah diakses oleh kelompok masyarakat yang sudah melek finansial. Ini bisa menciptakan bias penerima manfaat.

    Perluasan jaringan BRILink Agen dan platform LinkUMKM adalah langkah positif. Namun, jangkauan efektifnya sering terkendala oleh kondisi geografis dan demografi desa. Tidak semua desa memiliki potensi pasar atau sumber daya yang sama.

    Evaluasi Dampak Jangka Panjang

    BRI optimistis penguatan desa akan menjadi fondasi penting dalam pemerataan pembangunan. Namun, keberlanjutan program ini setelah dukungan aktif BRI berkurang menjadi pertanyaan krusial. Desa-desa harus benar-benar mandiri secara ekonomi.

    Inovasi dan digitalisasi adalah kunci, tetapi harus disesuaikan dengan konteks lokal. Pendekatan yang seragam tidak selalu efektif untuk keberagaman karakteristik desa di Indonesia. Risiko kegagalan program selalu ada.

    Pemerintah perlu memastikan penghargaan ini tidak menjadi titik henti upaya. Kebijakan pembangunan desa memerlukan evaluasi berkelanjutan yang objektif. Ketergantungan pada satu BUMN harus diimbangi dengan pemberdayaan ekosistem finansial lokal lainnya.